Ace Hasan : Kalau Kita Punya Uang Rp. 25 Juta Bayarkanlah Untuk Berhaji

Editor Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ace Hasan Syadzily pada acara 'Desiminasi Penundaan Keberangkatan Haji 2021' di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan./visi.news/m purnama alam
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | PADALARANG – Kalau kita punya uang Rp. 25 juta, sebaiknya daftarkan untuk ibadah haji. Uang tersebut akan terus bertambah, sekali pun tidak bisa berangkat dan jatuh ke ahli waris. “Kelebihan uang itu yang disebut virtual account. Jadi uang kita tidak berkurang malah akan bertambah,” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ace Hasan Syadzily pada acara ‘Desiminasi Penundaan Keberangkatan Haji 2021’ di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kab. Bandung Barat, Rabu (13/10/2021).

Lebih lanjut Ace Hasan mengatakan, sekalipun usia sudah lanjut jangan khawatir karena kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri masih berubah-ubah. “Kalau sebelumnya prioritas untuk usia 60 tahun ke bawah, malah sekarang prioritas untuk usia lanjut,” katanya.

Ace Hasan menegaskan bahwa masyarakat juga agar lebih berhati-hati menggunakan jasa layanan ibadah haji. “Karena meski menggunakan jasa haji furodah yang biayanya mahal namun belum ada jaminan bisa berangkat haji,” ungkapnya.

Pelaksanaan ibadah haji, kata Ace Hasan, seharusnya bisa dilaksanakan Juni-Juli lalu, namun terpaksa dibatalkan lagi akibat pandemi Covid-19. “Prinsipnya Islam itu hipdun nafsi, menjaga diri lebih penting. Jangan menyalahkan pemerintah karena bukan hanya kita saja, tapi semua negara sama. Pakistan, Mesir Yaman, Malaysia juga sama. Yang dibolehkan hanya ekpaktriat yang mukimin di sana. Jadi jelas, alasannya darurot syar’i,” ungkap Ace Hasan.

Menurutnya, penundaan ibadah haji juga pernah dilakukan pada tahun 1945 karena alasannya wabah kolera. “Saat terjadi wabah kolera, kita juga tidak memberangkatkan jemaah haji. Begitu juga saat terjadi flu Spanyol. Jadi bukan hanya sekarang, tapi dulu juga sama. Bukan hanya fenomena sekarang tapi sudah ada sejak dulu,” tandas Ace Hasan.

Baca Juga :  Diduga Depresi, MNK Diamankan Polisi Usai Diteriaki Pencuri

Lebih Hati-hati

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 2, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini mengingatkan masyarakat juga tetap harus lebih hati-hati daftar haji. Karena biaya mahal atau murah belum jadi jaminan. “Kita yang menginginkan, Alloh SWT yang menentukan. Saya mau, Anda mau, tapi Alloh yang menentukan,” katanya.

Untuk itu, kami dari Komisi VIII terus melalukan monitoring pelaksanaan ibadah haji agar lebih baik lagi. “Sekarang sudah ada undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah. Ini kita buat untuk mengantisipasi kejadian tahun 2019 dimana banyak jemaah umrah yang tertipu agen-agen perjalanan. Karenanya, kita mengantisipasi kasus-kasus penipuan itu dengan aturan yang lebih jelas,” kata Ace Hasan

Aturan yang dimaksud untuk mengantisipasi pemanfaatan antrian jemaah haji maupun umrah yang demikian besar. Daftar waiting list di Indonesia ini seperti di Maluku mulai dari 12 tahun sampai 35 tahun di Kalimantan Selatan (Kalsel). “Bahkan ada satu kabupaten, yakni Kabupaten Bantaeng di Sulut lama antriannya sampai 45 tahun,” ungkapnya.

Tingginya minat masyarakat untuk berhaji, juga berdampak pada tingginya minat umrah. Sebelum adanya undang-undang biaya pelaksanaan umrah, jorjoran bahkan ada yang mempromosikan Rp. 13-15 juta. “Karena sebelumnya tidak ada aturan biaya minimal untuk umrah. Sehingga ada agen yang menawarkan biaya 13-15 juta. Ini sangat tidak rasional, dan jelas menipu. Makanya, dengan lahirnya Undang-undang ini, lebih menjamin mereka,” pungkasnya. @mpa/asa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Nina Agustina Lantik 20 Pejabat di Indramayu

Rab Okt 13 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | INDRAMAYU – Bupati Indramayu Nina Agustina secara resmi melantik dan mengangkat sumpah jabatan 20 pejabat eselon II, III dan IV di Pendopo Pemkab Indramayu, Rabu(13/10/2021). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, alih tugas pejabat administrator dan alih tugas pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Indramayu ini […]