Akses Jalan Proyek Tol Cisumdawu Ditutup Warga dari 7 Desa

Editor Sebanyak 333 kepala keluarga dari 7 desa menggelar aksi protes dengan menutup akses jalan Proyek Tol Cisumdawu. /inisumedang
Silahkan bagikan

 

VISI.NEWS | SUMEDANG – Pembangunan Proyek Tol Cisumdawu, hingga kini masih menuai permasalahan. Kali ini sebanyak 333 Kepala Keluarga dari 7 desa menggelar aksi protes dengan menutup akses jalan Proyek Tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jumat (17/12/2021), dilansir dari inisumedang.com.

Aksi penutup akses jalan ke jalan Tol Cisumdawu itu dilakukan, karena lahan miliknya yang terkena proyek Tol Cisumdawu belum dibayarkan dan tidak sesuai.

Adu mulut antara pekerja proyek jalan Tol Cisumdawu dengan warga sempat terjadi, saat ratusan warga yang merupakan ahli waris dan pemilik lahan dari tujuh desa melakukan aksi penutupan akses proyek jalan tol tersebut.

Aksi protes ratusan warga ini, mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Dan warga mengancam masih akan melakukan penutupan jalan tol jika lahan mereka belum juga dibayar dengan harga yang sesuai.

Mamay, salah seorang warga yang melakukan aksi protes mengatakan, aksi ini dilakukan oleh para pemilik tanah dan ahli waris lantaran lahannya belum juga dibayar dan tidak sesuai nilai jual.

Adapun warga yang melakukan aksi protes ini, sambung Mamay, yaitu dari tujuh desa, yakni desa Ciherang, Margamukti, Sirnamulya, Cigendel, Girimukti, Margaluyu dan Pamekaran.

“Jadi aksi ini, kami lakukan karena lahan milik warga ini belum dibayar. Dan harga ganti rugi yang keluar dinilai tidak sesuai dan tanpa adanya kesepakatan,” ujar Mamay.

Hal senada dikatakan Yayat bahwa, hinga saat ini masih terdapat 333 bidang atau lahan yang belum dibayarkan di 7 desa tersebut sejak tahun 2010 lalu hingga tahun 2021.

Kemudian warga juga menilai bahwa harga ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak terkait tidak sesuai.

Baca Juga :  Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Menkominfo Ajak Tingkatkan Kerja Sama Siapkan Regulasi Hak Penerbit

“Kami warga tidak pernah diundang saat dilakukan musyawarah untuk pengukuran dan penyesuaian harga tanah atau lahan,” ujar Yayat.@mpa/ismd

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bintek di Bali

Sab Des 18 , 2021
Silahkan bagikanOleh Djamu Kertabudi PROSES penyadaran dan pemahaman publik terhadap penomena politik dan pemerintahan khususnya di Kab. Bandung tampak memiliki intensitas yang kian tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai sejauh mana partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat atau pandangannya terhadap kondisi eksisting yang ditimbulkan oleh kebijakan Daerah yang dinilai bernuansa kontroversi. […]