APBD Kota Bandung TA 2022 Ditetapkan, DPRD Minta Maksimalkan Pelayanan Publik

Editor DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna membahas tiga agenda, di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (26/11/2021)./via dprd.bandung.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | KOTA BANDUNG – DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna membahas Penetapan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Propemperda TA. 2022, Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda no. 8 tahun 2005, serta Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang APBD TA. 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (26/11/2021).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, AT., M.M., serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi, S.E., H. Achmad Nugraha, DH., SH., serta Dr. H. Edwin Senjaya, SE., MM.

Adapun anggota DPRD Kota Bandung menghadiri Rapat Paripurna secara langsung maupun melalui teleconference. Sementara dari Pemerintah Kota Bandung, hadir Wali Kota Bandung Oded M. Danial, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, serta Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menjelaskan, tujuan utama penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dengan adanya APBD, maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari.

Selain itu, makna penting APBD antara lain sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi), fungsi investasi daerah, hingga sebagai fungsi manajemen pemda (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, dan fungsi pengawasan).

Oleh karena itu, penyusunan APBD harus benar-benar dilakukan secara serius, terukur, dan dipahami oleh seluruh kepala OPD mulai dari proses perencanaan sampai kepada output serta outcome dari setiap program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

“Hal ini perlu dilakukan agar pada proses pembahasan ini tidak terjadi adanya program-program prioritas dan mendesak yang tidak masuk pada dokumen-dokumen yang disampaikan kepada DPRD,” ujarnya, dilansir VISI.NEWS dari laman dprd.bandung.go.id.

Baca Juga :  AHY Minta Kemenkumham Tolak Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan

Pada RAPBD Tahun Anggaran 2022, Kota Bandung masih berada dalam posisi terdampak pandemi Covid-19. Dengan situasi tersebut, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh OPD harus merupakan program dan kegiatan dalam pencapaian target-target kinerja untuk pelaksanaan amanat perundang-undangan (mandatory spending) untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan kesehatan, pemulihan dan pengendalian dampak Covid-19 pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, hingga akomodasi usulan musrenbang dan aspirasi publik di kala reses.

Maka untuk pemenuhan hal-hal tersebut serta disesuaikan dengan visi dan misi Kota Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pada Tahun 2022 ini target yang akan direncanakan adalah untuk pemenuhan:

1. Pemulihan ekonomi;

2. Peningkatan Derajat kesehatan Masyarakat;

3. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang;

4. Penanggulangan Kemiskinan dan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

5. Peningkatan Kualitas Pendidikan;

6. Lingkungan Hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan Persampahan;

7. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan.

Tedy mengatakan, selain disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi juga kebijakan di tingkat pusat dan provinsi, prioritas pembangunan Kota Bandung pada 2022 juga tetap berpegang pada pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama dalam dokumen-dokumen pembangunan seperti RPJPD dan RPJMD.

Pada bidang belanja, terdapat usulan tambahan untuk program-program prioritas serta mandatory spending yang harus masuk pada RAPBD tahun anggaran 2022 ini seperti penambahan anggaran pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan pemberian honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN, dan penambahan anggaran untuk anggaran kesehatan yang merupakan mandatory spending yaitu insentif tenaga kesehatan dan anggaran jaminan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Selain itu, terdapat penambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga infrastruktur seperti pembangunan jalan, dan penanggulangan banjir.

Baca Juga :  WARTA WARGA | Bau Menyengat dari Tumpukan Sampah Pasar Baleendah

Karena penerimaan pendapatan tidak ada perubahan, maka untuk pemenuhan anggaran tersebut disepakati dari pengurangan belanja-belanja OPD yang masih dianggap tidak prioritas. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ini Surat Keputusan PWNU Jatim Tentang Pelaksanaan Muktamar 17 Desember

Ming Nov 28 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SURABAYA – PWNU Jatim mengeluarkan surat keputusan PWNU Jawa Timur bernomor: 1111/PW/A-II/L/XI/2021 tentang pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Ada dua poin keputusan dalam surat itu, apa saja? Isi surat keputusan PWNU Jatim itu adalah: Memperhatikan perkembangan yang terjadi terkait dengan perencanaan pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, termasuk […]