Di Era MBKM, Dosen “Merdeka” Ngobyek di Luar Kampus

Editor Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho/visi.news/tok suwarto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOLO – Di era merdeka belajar kampus merdeka atau MBKM yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dewasa ini, para dosen yang terbiasa “ngobyek” di luar kampus secara sembunyi – sembunyi diizinkan melakukan kerja sambilan tersebut secara legal.

Bahkan, merujuk pada aturan Kemendikbud Ristek tentang indikator kinerja utama (IKU) di lembaga pendidikan tinggi negeri (PTN), para dosen yang punya kerja sambilan di luar kampus alias “ngobyek”, masuk dalam salah satu kriteria di antara 8 butir yang dinilai dalam penentuan IKU, yakni dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, menjelaskan kepada VISI.NEWS, Rabu (20/10/2021), dalam konsep MBKM para mahasiswa dan para dosen diberi ruang berkegiatan di luar kampus dan mereka mendapatkan poin dalam IKU.

“Dahulu, para dosen ngobyek cari kerja sambilan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang di era MBKM dosen boleh ngobyek dan mendapat poin dalam menentukan IKU. Syaratnya, dosen yang berkegiatan di luar kampus harus menyerahkan bukti kerjasama dengan pihak luar. Misalnya, dosen yang menjadi konsultan sebuah perusahaan harus menunjukkan bukti pengangkatannya sebagai konsultan,” katanya.

Prof. Jamal, mengungkapkan, IKU merupakan sistem pengukuran kinerja suatu instansi, termasuk lembaga pendidikan. Di pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) yang terbagi dalam klaster PTN satuan kerja (Satker), klaster PTN badan layanan umum (BLU) dan klaster PTN berbadan hukum (PTN-BH), masing-masing merumuskan 8 IKU sebagai tujuan dan sasaran yang harus dicapai.

“Setiap lembaga atau instansi pemerintah, wajib merumuskan IKU dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan IKU, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja selama kurun waktu tertentu. Selain itu, IKU juga dapat meningkatkan kinerja di masa depan. Sehingga suatu instansi bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan,” ujar Prof. Jamal.

Baca Juga :  Sahrul Gunawan Berikan Sinyal "Hijrah" ke Partai Golkar

Rektor UNS menyebutkan, sebelum Kemendikbud Ristek menerapkan IKU di PTN, sudah ada acuan yang menjadi tolok ukur kinerja yang terdiri dari 4 butir. Sedangkan dalam IKU, penilaian yang menjadi landasan capaian kinerja perguruan tinggi ditambah menjadi 8 butir, terdiri dari lulusan yang mendapat pekerjaan layak, mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi yang mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat atau yang mendapat rekognisi Internasional, program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta program studi berstandar internasional.

Pada tahun 2020, lanjut Prof. Jamal, , saat UNS masih di klaster PTN BLU berhasil menempati posisi tinggi (10 persen) dan merupakan yang tertinggi di antara PTN BLU dengan poin pencapaian 80 dan memperoleh poin pertumbuhan 774. Berdasarkan capaian itu, Kemendikbud Ristek memberikan insentif senilai Rp 23, 5.

“Sebelum era MBKM tidak ada pemberian insentif. Baru tahun 2020 ada insentif dan UNS mendapat sebesar Rp 23 miliar lebih. Pada tahun mendatang, insentif ada atau tidak tergantung dari anggaran negara. Yang pasti UNS yang pada 2021 masuk klaster PTN-BH akan berupaya agar tetap mencapai IKU tinggi,” tuturnya lagi.

Menanggapi pengaruh para dosen “ngobyek” terhadap tugas pokok mengajar para mahasiswa, Rektor UNS yakin, tugas utama sebagai dosen tidak akan terpengaruh. Dia menegaskan, meskipun para dosen diizinkan berkegiatan di luar kampus, tugas sebagai pengajar di depan kelas tetap harus diutamakan. @tok

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menkominfo Terima Usulan Jurnalisme Berkualitas, Penting Jaga Koeksistensi Media

Rab Okt 20 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate menerima draft usulan regulasi Publisher Rights dari Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability. Draft berjudul “Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital” itu disusun dan diajukan perwakilan asosiasi dan perusahaan media serta wartawan Indonesia. Menkominfo mengapresiasi usulan Dewan […]