H. Kusnadi: Dari Kasus HW, Orang Tua Harus Hati-Hati Predator Seksual di Lingkungan Anak-anak

Editor Anggota DPRD Jabar H. Kusnadi. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati di salah satu pesantren di Kota Bandung, banyak menyita perhatian publik. Selain aksi yang diduga dilakukan salah seorang guru berinisial HW (36) tersebut dinilai sangat tidak bermoral, kasus ini juga dianggap sebagai krisis kekerasan seksual di Indonesia.

Pandangan ini disampaikan Bendahara Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat (Jabar), H. Kusnadi mengatakan, saat ini masyarakat atau para orangtua siswa/i yang menitipkan anaknya di lembaga pendidikan, perlu membuka mata akan adanya bahaya predator kekerasan seksual, hal ini kemudian patut untuk terus diwaspadai.

“Korban kekerasan seksual bisa menimpa pada siapa saja, begitupun pelaku kejahatannnya bisa siapa saja, hal ini harus dicegah, diwaspadai, dan diawasi secara bersama-sama,” katanya.

Kepada VISI.NEWS Jumat (10/12/21), Wakil Sekretaris DPD Golkar Jabar ini mengungkapkan, pelaku bisa merupakan orang dekat di sekeliling korban, memiliki kehormatan, berprofesi, berpendidikan, atau bahkan memiliki kewenangan disuatu wilayahnya, dan lain-lain.

“Semua itu hanya latar belakang saja, yang jelas adalah, mereka (Pelaku) tidak bisa teridentifikasi, intinya kita semua wajib dan harus selalu mewaspadainya, sehingga kasus kekerasan seksual ini tidak kemudian terus terjadi,” ungkap Kusnadi.

Kusnadi menganggap perlu adanya penanganan sistematik, regulasi yang ketat dan tegas, serta pengawasan yang harus dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah, sehingga peluang dan ruang para pelaku untuk melakukan aksinya sangat kecil dan sulit.

“Semua potensi dan kesempatan harus ditutup sekecil mungkin di berbagai aspek dan bidang, disisi lain para korban kekerasan seksual, perlu adanya dukungan moral, pendampingan psikologis, hingga perlindungan penuh,” ujarnya.

Terakhir, masyarakat diminta berperan aktif guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman serta mendukung, sehingga para korban tidak kemudian terkucilkan dilingkungannya, sementara itu pelaku kejahatan ini, perlu diberikan hukuman yang seberat-beratnya bahkan bisa dikebiri.

Baca Juga :  Ini Penjelasan Ace Hasan Soal Dana Haji di Tengah Penundaan Haji 2020

“Berdasarkan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tersangka berprofesi sebagai pendidik dan perbuatannya telah menimbulkan banyak korban. Tersangka seharusnya dijatuhi hukuman minimal 25 tahun dengan kebiri kimia,” pungkasnya.@eko

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Overkriminalisasi RKUHP Berdampak Buruk pada Sektor Pariwisata

Jum Des 10 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BALI – Rencana pengesahan RUU KUHP yang kini dalam tahap finalisasi oleh pemerintah dan DPR RI dikhawatirkan makin memperburuk sektor pariwisata yang sudah lesu akibat pandemi Covid-19. Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai berpotensi menyasar ruang privasi warga, termasuk wisatawan asing. Pasal-pasal itu bisa berujung pada pasal karet, […]