Hasil Monev. Komisi Informasi Jabar 2021 Baru 27,6% Badan Publik di Jawa Barat Informatif

Editor Partai Golkar Jawa Barat dibawah kepemimpinan Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily meraih predikat badan publik parpol paling informatif, disamping PDIP, PKS dan Gerindra. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Setelah empat bulan lebih Komisi Informasi Jawa Barat bersama Tim Penilai Independen bekerja keras melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat, akhirnya sejumlah Badan Publik dinyatakan berhak mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Dari 170 Badan Publik di Jawa Barat, 27,6% masuk pada kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif, 17,64% Menuju Informatif, 12,94% Cukup Informatif, 11,17 Kurang Informatif, dan 31,17% Tidak Informatif. Rencananya, penghargaan keterbukaan informasi publik akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat H.M. Ridwan Kamil, Senin (6/12/2021) di Aula Gedung Sate Bandung.

Terpilihnya Badan Publik Informatif berdasarkan perjalanan panjang tahapan Monev yang diselenggarakan sejak Agustus 2021 oleh sembilan anggota Tim Penilai Independen yang khusus mendapatkan mandat dari Komisi Informasi Jawa Barat. Kesembilan Penilai Independen tersebut, yakni Dr. Deddy Djamaludin Malik, M.Sc. (ketua), Dr. Anne Friday Safaria, M.Si. (sekretaris) serta enam anggota, Dr. Antar Venus,M.A., Dr.Diah Fatma Sjaroida, M.Si., Agus Salide,S.H.M.H., Budi Yoga Permana,S.I.P, Neni Nurhayati,S.Si, Faiz Rahmat, S.STP, dan Dadan Saputra,S.Pd.,M.Si. (Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi).

Tahapan Monev. 2021 dimulai dengan pengiriman SAQ (Self Assesment Questionnarie) kepada 170 Badan Publik di Jawa Barat yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), Partai Politik, Instansi Vertikal, dan organisasi non-pemerintah. Sampai batas akhir pengembalian SAQ, 22 September 2021 pukul 24.00 Wib, hanya 114 Badan Publik (67,06%) yang mengembalikan SAQ tepat waktu dan 11 badan publik terlambat. Oleh karena itu, ada 45 Badan Publik yang tidak mengikuti tahapan Monev selanjutnya, di antaranya 2 Pemda Kab/Kota, 22 OPD, 10 instansi vertikal, 6 BUMD, sisanya partai politik dan organisasi non-pemerintah.

Baca Juga :  Ijang Faisal : Publik Berhak Mengetahui Bankeu Parpol

Selanjutnya, Tim Penilai Independen melakukan verifikasi administrasi. Badan Publik Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai di atas standar divisitasi dan Badan Publik lainnya seperti OPD dan Partai Politik diberi kesempatan presentasi untuk menilai komitmen, koordinasi, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Tahap akhir, semua hasil penilaian diakumulasi dan dikualifikasi, sehingga didapat 56 Badan Publik Informatif dengan score 80 – 100; 30 Menuju Informatif score 60 – 79,9; 22 Cukup Informatif score 40 – 59,9; 19 Kurang Informatif score 20 – 39,9; dan 53 Tidak Informatif dengan score nilai kurang dari 20.

Menurut Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, H. Ijang Faisal, Monev merupakan kegiatan tahunan untuk menilai implementasi keterbukaan informasi pada Badan Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Jawa Barat sejak 2013. Pada 2021, Komisi Informasi Jawa Barat melakukan Monev dengan mengoptimalkan media daring secara hybrid, baik saat sosialisasi pelaksanaan monev sampai tahap akhir penganugerahan pemeringkatan badan publik.

“Kondisi pandemi Covid-19 juga mendorong masyarakat memerlukan informasi yang dapat diakses dengan mudah juga real time, sehingga instrumen penilaian Monev pun menambahkan dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan pelayanan informasi publik pada masa darurat kesehatan akibat Covid-9,” tambah Ijang Faisal yang didampingi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE), Dadan Saputra.

Instrumen penilaian lainnya adalah pemenuhan kewajiban Badan Publik terhadap peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik, yaitu, kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat (berkala) dan informasi serta merta, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dan kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik

Ditambahkan Ijang, penganugerahan hasil Monev sangat penting karena menunjukkan ketaatan Badan Publik terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua membuktikan komitmen Badan Publik dalam menjalankan amanah peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga memberikan memotivasi kepada Badan Publik agar melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk reward dan punishment.

Berdasarkan hasil Monev ini pula, lanjut Ijang, didapatkan fakta bahwa sebagian besar badan publik belum maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan informasi publik; Anggaran yang terpangkas dan teralihkan untuk penanganan Covid-19 menjadi salah satu penghambat dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik; Masih ada beberapa PPID yang belum memahami tupoksinya; Banyak warga masyarakat yang tidak paham soal SOP permintaan informasi publik.

Baca Juga :  Wali Kota Ingatkan OPD Beri Layanan Terbaik Bagi Masyarakat

Namun ditemukan pula, beberapa PPID telah menunjukkan keseriusan dan kualitas yang baik dalam pengelolaan dan layanan informasi publik, kendati dalam dibayang-bayang pandemi Covid-19. “Hal itu terlihat dari adanya inovasi dan strategi yang dilakukan PPID, seperti adanya smart city berbasis android, pembentukan PPID sampai tingkat desa hingga tersedianya sistem data atau informasi terkait Covid-19 secara real time,” kata Ijang Faisal.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemprov Jabar Diminta Gerak Cepat Atasi Lemahnya Daya Beli Masyarakat akibat Pandemi

Sen Des 6 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS |BANDUNG – Pandemi Covid – 19 yang terjadi dalam kurun dua tahun terakhir ini, dianggap salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) khususnya diminta untuk bergerak cepat guna mengatasi persoalan tersebut. Demikian dikatakan Anggota DPRD Jabar, […]