Indra: GTKHNK 35+ Kab. Bandung Optimis Bisa Lulus P3K

Editor Indra Gunawan bersama Pengurus GTKHNK 35+ usai pertemuan bersama./visi.news/ki agus.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kelompok (GTKHNK) usia 35 plus, Indra Gunawan, menyikapi wacana Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud untuk melakukan pengangkatan PPPK di tahun 2021, dengan mengoptimalkan pengangkatan para Guru Honorer untuk menjadi PPPK (P3K) dengan masa kontrak selama 5 tahun. Dan semua anggotanya nanti optimis bisa lulus sesuai dengan harapan.

Sebagai salah seorang pelaku di Dunia Pendidikan, optimalisasi pengangkatan tersebut, disebutkan Indra, merupakan implementasi Mendiknas/Mendibud, BKN, dan MenPan RB, yang diharapkannya mampu menyelesaikan PR besar dunia pendidikan untuk segera melakukan penuntasan Status P3K bagi Guru Honorer.

“Permasalahan itu bisa menjadi dilematis di dunia pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Dan akan menjadikan beban moral bagi Pemerintah Daerah, terutama Dinas Pendidikan,” katanya usai pertemuan dengan Pengurus GTKHNK 35+ di Margahayu, Rabu (3/3/2021).

Langkah selanjutnya untuk merealisasikan keinginan para anggota, hal paling utama yang bisa dilakukan sekarang, lanjut dia, adalah bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah terkait, baik DISDIK, BKPSDM, DPRD termasuk Bupati selaku Pimpinan Daerah.

Indra menyayangkan kalau Bupati Bandung terpilih, H. Dadang Supriatna (Kang DS), belum bisa dilantik dikarenakan harus menghadapi Sidang Gugatan di MK. Namun dia dan semua anggotanya optimis proses MK cepat selesai dan Kang DS bisa segera melakukan perubahan tata kelola pelayanan publik.

“Kami sangat yakin dibawah Kepemimpinan Kang Dadang Supriatna & Sahrul Gunawan, mampu memberikan nuansa perubahan yang signifikan bagi semua Guru Honorer menuju kearah yg lebih baik lagi, sesuai Program yang tertuang dalam Visi misi beliau sewaktu mencalonkan menjadi Bupati Bandung ” ujar dia.

Dan semua Pengurus GTKHNK 35+, dikemukakannya, sudah bertekad akan mengawal dan membantu mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkannya selaku Bupati agar bisa sinergis dengan Tujuan Dunia Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Baca Juga :  Pemanasan Piala Eropa: Belanda vs Georgia 3-0

Sementara rekannya, Rivan, di kesempatan yang sama, mengutarakan, kalau masalah keberadaan guru honorer seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Mendiknas, jangan sampai ini menjadi regulasi dari kebijakan Pemerintah yang terkesan menggantung. Karena kebijakan tersebut harus di barengi dengan pelaksanaan yang jelas, khususnya untuk Honorer yg sudah berusia 35 tahun lebih.

Rivan menyatakan rasa syukur Alhamdulillah, bahwa di awal bulan Februari 2021, sebanyak 701 Honorer K2 di kab. Bandung, yang lulus seleksi pada 2019 sudah mendapatkan haknya untuk menjadi P3K. Semoga kedepannya untuk Penjaringan P3K lebih menyeluruh, dan tidak adalagi pengelompokan antara K2 atau NON K2.

Karena pada dasarnya, semua Honorer itu sama apalagi yang sudah berusia 35 tahun lebih. Jadi berilah kesempatan untuk bisa mengikuti Tes CPNS. “Jangan melihat usia kami yang sudah melebihi 35 tahun lebih, tapi lihatlah kemampuan dan pengabdian kami yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak~anak bangsa. Kami mampu bersaing, kami punya potensi, kami siap berinovasi dan berimprovisasi demi masa depan bangsa dan negara dengan menciptakan generasi muda yang diharapkan,” pungkas Rivan. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wamenkumham: Pasal 27, 28, 29 UU ITE Multitafsir

Kam Mar 4 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 27, 28, dan 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal-pasal multitafsir. “Pasal-pasal tersebut tidak memenuhi syarat legalitas,” kata Edward saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik “Penghinaan/Pencemaran […]