Jihad dan Khilafah dalam Konteks NKRI, Ini Pandangan Resmi MUI

Editor Jihad dan Khilafah dalam Konteks NKRI menurut pandangan resmi MUI./via mui.or.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Pada dasarnya sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan menjaga keluhuran agama (hirasati al-din) dan mengatur urusan dunia (siyasati al-duniya).

Demikian fawa MUI hasil Ijtima Ulama MUI yang di antaranya membahas jihad dan khilafah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indnesia.

Lebih lanjut fatwa itu mengatakan, dalam sejarah peradaban Islam, terdapat berbagai model/sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang semuanya sah secara syar’i.

“Khilafah bukan satu-satunya model/sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam,” tulis fatwa siaran pers resmi di laman mui.or.id.

Dikatakan, dalam dunia Islam terdapat beberapa model/sistem pemerintahan seperti: monarki, keemiran, kesultanan, dan republik.

Bangsa Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun jihad, disebutkan dalam fatwa itu, merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah (li i’laai kalimatillah) sebagaimana telah difatwakan oleh MUI.

Dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i’laai kalimatillah) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan.

Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara.

“MUI menggunakan manhaj wasathiyah (berkeadilan dan berkeseimbangan) dalam memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam,” ungkap fatwa itu.

Baca Juga :  Laporan InMobi: Pada Bulan Ramadhan Konsumen Indonesia Rogoh Kocek Lebih Dari Rp 2 Juta Untuk Belanja

Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang, dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan.

Diharapkan agar masyarakat dan Pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Orang Enggan Divaksinasi Cenderung Rendah Terapkan Prokes

Sen Nov 15 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah berkali-kali menekankan bahwa vaksinasi dan protokol kesehatan adalah ‘duet maut’ dalam upaya mencegah infeksi Covid-19. Namun nyatanya, masih banyak masyarakat yang enggan mendapatkan vaksinasi Covid-19 serta buruk dalam menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Lewat sebuah survei yang dilakukan Health Collaborative Center (HCC) di 24 […]