Jumlah Sekolah di Kota Bandung yang PTM-nya Dihentikan Bertambah

Editor Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (27/10/21). /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS |BANDUNG – Jumlah sekolah yang dihentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Bandung bertambah. Semula 14 sekolah, hingga Rabu (27/10/21), Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan menyatakan bertambah menjadi 22 sekolah.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, dihentikannya 22 sekolah dari PTM, akibat ditemukannnya kasus aktif Covid – 19 di sekolah dan menimpa siswa serta guru. Oleh karena itu, komitmen Pemkot Bandung dalam menjalankan regulasi yang ada, maka PTM harus dihentikan dan beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Kasus aktif Covid – 19 yang terjadi pasca PTM di sekolah lebih dari lima persen, semula 14 sekolah yang dihentikan, dan saat ini menjadi 22 sekolah yang dihentikan. Jika nantinya ada penambahan, ya itu konsekuensinya karena kami enggak akan berhenti untuk lakukan surveilans,” katanya.

Menurut Ema yang juga merupakan Sekda Kota Bandung tersebut, penanganan yang dilakukan pemkot yaitu menginstruksikan puskesmas setempat untuk melakukan penanganan lebih lanjutnya hingga pada progres penanganannya. Dan surveilans ini berpeluang dilakukan ke seluruh sekolah bukan saja ke sekolah yang menjadi sampel.

“Hal ini dilakukan, karena tidak ada jaminan jika di luar sekolah yang dijadikan sampel, itu aman dari Covid – 19. Jadi Pemkot kemungkinan akan memberlakukan pemerataan surveilans ke seluruh sekolah di Kota Bandung,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya menyebutkan, keputusan Pemkot menghentikan PTM menjadi PJJ itu merupakan keputusan yang dilematis. Pasalnya, hasil dari kebijakan diberlakukanya PJJ tersebut, dinilai menurunkan kemampuan anak, sehingga masyarakat mendorong agar pemerintah kembali menggelar PTM.

“Pandangan kami bahwa di usia anak sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK atau Perguruan Tinggi, bisa diarahkan untuk PTM, namun dengan memberlakukan regulasi yang ketat dan mematuhi serta melaksanakan prokes,” singgungnya.

Baca Juga :  Mensos Risma: Dinsos Langsung Minta Ganti bila Beras Kurang Bagus

Selain itu, pentingnya pengawasan juga harus dilakukan dengan ketat pula, sehingga ketika PTM dengan regulasi yang ketat itu diberlakukan terhadap pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK serta Perguruan Tinggi, maka penyebaran Covid – 19 aktif, bisa diminimalisir.

“Kenapa penyebaran virus corona kembali ditemukan kasusnya pasca PTM di gelar? Saya menduga karena tidak ada pengawasan yang ketat, jadi sama saja bohong,” pungkasnya.@eko

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

H. Kusnadi: Perubahan Skema Pembiayaan KCJB Harus atas Persetujuan DPR

Rab Okt 27 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS |BANDUNG – Pemerintah pusat berencana melakukan perubahan skema pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 atas Perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB. Perubahan skema pembiayaan tersebut bermula dari Business To Business (B to […]