Kapolrestabes Bandung Pimpin Langsung Pengamanan Aksi Buruh di Gedung Sate

Editor Kapolrestabes Bandung H. Aswin Sipayung S.I.K., M.H., didampingi Kasat Binmas AKBP Sutorih S.H., M.H., Kasat Samapta AKBP. Hermansyah S.H., M.M., Kasat Samapta Polrestabes Bandung, Kasat Intel Polrestabes Bandung AKBP M. Tatang,  S.H., M.Si. . Kapam Obyek Kapolsek Bandung Wetan, Kompol Asep Saepudin. S.Pd., M.H., dan perwira lainnya, memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam DPD SPSI Jawa Barat pada Kamis (9/12/2021) di depan Gedung Sate Jln. Dipanegoro 22 Bandung. /visi.news/jaenudin
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Kapolrestabes Bandung H. Aswin Sipayung S.I.K., M.H., memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam DPD SPSI Jawa Barat pada Kamis (9/12/2021) di depan Gedung Sate Jln. Dipanegoro 22 Bandung.

Pada kesempatan tersebut Kapolrestabes, didampingi, para pejabat utama Polrestabes Bandung, antara lain Kasat Binmas AKBP Sutorih S.H., M.H., Kasat Samapta AKBP. Hermansyah S.H., M.M., Kasat Samapta Polrestabes Bandung, Kasat Intel Polrestabes Bandung AKBP M. Tatang,  S.H., M.Si. . Kapam Obyek Kapolsek Bandung Wetan, Kompol Asep Saepudin. S.Pd., M.H., dan perwira lainnya.

Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam DPD AKSI Jawa Barat, Kamis (9/12/2021). /visi.news/jaenudin

Sekitar jam 11.50 WIB, buruh dari DPD SPSI, tiba di depan Gedung Sate Bandung, dengan jumlah peserta aksi sekitar 500 orang yang dipimpin Ketua Umum DPD SPSI Jabar, Roy Junto, S.H.

Dalam aksinya, buruh yang tergabung didalam DPD SPSI Jabar, menyampaikan aspirasi kekecewaan para buruh terhadap pemerintah Jawa Barat, dalam  menetapkan UMK 2022 kabupaten/kota yang mengacu kepada PP nomor 36 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Beberapa tuntutan yang disampaikan DPD SPSI Jabar yakni pemberlakuan putusan MK bahwa Omibuslaw- UU Cipta Kerja dianggap cacat formil dan inkonstitusional. “Kami juga menuntut dicabutnya SK Gubernur Jabar tentang UMP/ UMK tahun 2022 karena tidak aspiratif terhadap keinginan dan kondisi buruh saat ini,” ungkap Jinto. Tuntutan lainnya yang disampaikan buruh menyangkut  kenaikkan UMP/ UMK tahun 2022 5,% – 10%.

Sebelum ke Gedung Sate, para buruh sekitar jam 09.00 WIB, sudah berkumpul di Monumen Perjuangan (Monju), sebagai titik kumpul, Kemudian sekitar pukul 11.47 WIB mereka bergerak melakukan long march dari Monju menuju Gedung Sate langsung menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

Baca Juga :  Sabhara Polres Sikka Bagikan Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

Aksi buruh yang berlangsung kemarin, tidak hanya tertib dalam penyampaian aspirasi juga sepanjang perjalanan berjalan tertib. Terlebih dilakukan pengamanan terbuka maupun tertutup oleh aparat kepolisian.

Hadir dalam penyampaian aspirasi buruh di Jabar tersebut antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi, M.Si., Kabid Hubungan Industial Deni Rahayu, Biro Hukum Provinsi Jabar Aris dan Andrian, Ketua PD FSP SPSI Jabar Koswara. Sekretaris. FSP RTMM SPSI Jawa Barat Asep Khaerudin dan Perwakilan SPSI se-Jabar.

Sekitar pukul 14.02 WIB sebanyak 15 orang perwakilan buruh dari DPD SPSI, melakukan audensi dengan Kadistransnaker Rahmat Taufik, dan pejabat terkait lainnya. “Kami menampung semua aspirasi yang disampaikan, para buruh di Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat akan menyampaikan kajian permasalahan buruh kepada Presiden RI. Distransnaker Jawa Barat akan memperbaiki skala pengubahan di Jawa Barat. Juga, Biro Hukum akan memberikan kajian- kajian hukum terkait UMK/ UMP tahun 2022,” ungkap Rahmat Taufik.

Terkait pertemuan para buruh dengan Gubernur Jawa Barat, ia menyebutkan, akan diagendakan pekan depan.

Setelah mendapat tanggapan dari pihak pemerintah Jawa Barat yang diwakili Kadis Distransnaker Jawa Barat sekira 16.05 WIB, membubarkan diri,  namun sebelumnya mereka menyampaikan jika sampai akhir Desember 2021 tidak ada relaisasi, para buruh akan melumpuhkan Industri di Jawa Barat.@jaenudin

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Awas! Pinjol Ilegal Mengincar Masyarakat di Luar Perkotaan

Jum Des 10 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SOLO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, mengingatkan, banyak masyarakat yang jauh dari perkotaan dan tidak tersentuh edukasi dan literasi tentang financial technology atau pinjaman online (pinjol) sehingga terjebak dalam praktik pinjol ilegal. “OJK terus melakukan edukasi dan literasi tentang financial technology atau yang biasa disebut pinjol. […]