Ketua Bidgar Ekonomi PP Persis: Semua Pihak Harus Bersatu Berantas Pinjol Ilegal

Editor Ketua Bidang Garapan Ekonomi PP Persis, Dr. Latief Awaludin, ME menanggapi maraknya pinjol ilegal./via voa-islam.com/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Fenomena maraknya pinjaman online (pinjol) yang bahkan penagihannya begitu meresahkan, mendapat komentar dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Kali ini dari Ketua Bidang Garapan Ekonomi Dr. Latief Awaludin, ME yang menyampaikan bahwa hal ini harus segera mendapat tindakan tegas. Selain itu, semua pihak harus terlibat untuk menertibkan karena masyarakat secara umumlah yang menjadi korban.

“Kalau dibiarkan, hal Ini tentunya bisa menjadi sebuah fenomena pembiaran. Dan untuk menindak pinjol ini harus lewat jalur-jalur kekuasaan,” terangnya, Senin (18/10/2021) lalu, seperti dilansir voa-islam.com.

Kemudian, kata dia, pinjol yang memiliki bunga tinggi serta penagihan yang tidak manusawi ini juga akan memberi efek pada psikis masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminal bahkan kasus bunuh diri.

Oleh karena itu, Dr. Latief menyampaikan bahwa salah satu solusi adalah pemberian edukasi kepada masyarakat bahwa pinjol ilegal dan bunga tinggi itu pilihan buruk.

Secara hukum agama, kata dia, pinjol termasuk kepada riba yang merupakan dosa besar, dan orang yang terlilit riba hidupnya tidak akan berkah.

“Oleh karena itu, semua pihak harus kerja sama untuk mengedukasi masyarakat. Baik ormas, ulama, pendakwah, pemerintah, maupun RT dan RW juga harus berperan menyosialisasikan bahwa pinjol itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” terangnya seperti dikutip dari laman persis.or.id.

Selain itu, jika memang betul-betul membutuhkan pinaman uang, sebaiknya meminjam kepada yang legal, jangan yang ilegal.

“Kalau ilegal akan berdampak buruk, terutama pada perlindungan terhadap konsumen,” kata dia.

Solusi dari pemerintah juga begitu dinanti oleh masyarakat. Misalnya, pemerintah aktif membuat aturan penertiban.

“Mereka hadir itu karena tidak ditindak. Apalagi jika perbuatan mereka sudah berlebihan, seperti bunga yang tinggi,” ujarnya.

Baca Juga :  Jelang Puncak Acara HPN, KIJT di Surabaya Dapat Banyak Dukungan

Selain itu, pemerintah juga diharapkan segera memperkuat keuangan mikro seperti KUR, dan pinjaman-pinjaman legal yang memudahkan masyarakat.

“OJK harus memperhatikan mana fintech yang ilegal (dan legal). Dan ini bisa dengan kelembagaan, (misalnya) ada BMT, ada koperasi syariah, pegadaian, bank BPRS, dan sebagainya,” harapnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menang Lawan Nepal, Bekal Positif Timnas U-23 Jelang Lawan Australia

Sab Okt 23 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | TAJIKISTAN – Timnas Indonesia U-23 sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Nepal pada laga uji coba di Hisor Central Stadium, Tajikistan, Jumat (22/10/2021). Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Hanis Saghara menit ke-55 dan Witan Sulaeman menit 90+3′. Sebelumnya pada uji coba melawan Tajikistan, Garuda Muda […]