Legislator Warga Kab. Bandung ini Pertanyakan Penggunaan Dana Iuran MKKS

Editor H. Kusnadi, Anggota DPRD Jawa Barat, warga Kampung Lamajang Peuntas, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) H. Kusnadi mengaku perihatin terkait beredarnya informasi menyangkut dengan dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga terjadi di lingkungan pendidikan tingkat SMK di Kabupaten Bandung.

Menurut Kusnadi, praktik pungli, tidak terlepas dari sejarah masa lalu, bahkan menjadi satu budaya yang telah melembaga baik di level birokrasi, swasta, maupun masyarakat secara umum, termasuk dalam lembaga pendidikan.

“Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu, dengan cara moralistik, abolisionostik (cara penanggulangan gejala), serta sebagai tindakan preventif, sosialisasi pun patut dilakukan sebagai upaya pencegahan,” katanya kepada VISI.NEWS, Sabtu (11/12/21).

Warga Kampung Lamajang Peuntas Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Kusnadi mengungkapkan, pungli bisa dilakukan oleh individu, organisasi/kelompok, bahkan suatu lembaga pemerintah, tentunya akan menimbulkan suatu masalah dan membebani masyatakat.

“Efeknya, masyarakat akan merasa terbebani biaya tambahan bahkan kata lain masyarakat terdzalimi dengan adanya pungutan liar, termasuk dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh MKKS terhadap para kepala sekolah (Kepsek) SMK di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Kusnadi menjelaskan, kegiatan pungli akan sangat bertolak belakang dengan fungsi pendidikan itu sendiri, fungsi mewujudkan SDM unggul akan tercoreng dengan prilaku oknum yang melakukan pungli, untuk itu, siapa pun yang menjadi korban pungli, harus berani untuk melaporkan terhadap lembaga terkait.

“Apapun bentuknya, pungli itu tidak dibenar dan bertentangan dengan hukum, apabila menemukan kegiatan pungli, harus berani melaporkan pada Tim Saber Pungli, sehingga dapat ditindak lanjuti,” jelasnya.

Sekedar informasi, besaran iuran dipatok sebesar Rp. 40 ribu per siswa per tahun, jika terdapat sebanyak 55.840 siswa/i SMK di Kabupaten Bandung, maka hasil iuran MKKS tersebut bisa mencapai kurang lebih Rp. 2,2 miliar.

Baca Juga :  Menag RI: Keputusan Ijtima Ulama Bermanfaat bagi Kemaslahatan Umat

“Jika dihitung total, jumlah iuran MKKS tersebut sangat fantastis, yang menjadi pertanyaan adalah, dipergunakan untuk kegiatan apa uang iuran tersebut?,” pungkasnya.@eko

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Saber Pungli Jawa Barat: Iuran MKKS di Kab. Bandung Diduga Tak Ada Payung Hukum

Sab Des 11 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Kabar terkait iuran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang sebagian dikeluhkan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) SMK di Kabupaten Bandung, terus bergulir. Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat (Jabar), HMS Irianto, angkat bicara. Menurutnya, dugaan iuran MKKS yang diduga disetorkan oleh Kepsek terhadap […]