Pemerintah Bantu Rp. 400 Triliun untuk Percepat Prioritas Pembangunan di Jabar

Editor H. Kusnadi. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Guna mempercepat pembangunan prioritas di Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Pusat berkomitmen untuk memberikan bantuan anggaran hingga tahun 2024 mendatang sebesar Rp. 400 triliun.

Anggota DPRD Jabar, Haji Kusnadi mengingatkan pentingnya konsistensi pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Kang Emil guna mengawal berbagai program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Jabar.

“DPRD mengapresiasi atas komitmen pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan ratusan triliun guna melancarkan berbagai pembangunan di Jabar khususnya Kawasan Metropolitan Rebana,” katanya.

Kawasan Metropolitan Rebana ini, lanjut Kusnadi, nantinya akan dialokasikan sebesar Rp. 250 triliun guna pembangunan infrastruktur sebagai penunjang perekonomian baru di Jabar, tentunya dalam bentuk pembangunan jalan tol dan pendukung lainnya.

“Diwilayah bagian utara Jabar ini, nantinya akan dibangun ruas jalan tol, sehingga dapat terintegrasi dengan beberapa ruas jalan di wilayah selatan,” ujarnya.

Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini, Selasa (7/12/21) mengungkapkan, Rp 150 triliun sisanya, diketahui akan digunakan untuk pembangunan di Jabar selatan, seperti pembangunan bandara dan konektivitas jalur kereta api di enam kabupaten.

“Kedepan, Jabar selatan bisa terkoneksi oleh kereta api dan bandara, enam kabupaten itu adalah, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran,” ungkap Kusnadi.

Guna mewujudkan perencanaan besar tersebut, DPRD akan senantiasa mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar terus melakukan kordinasi baik terhadap pemerintah pusat maupun daerah, sehingga terciptanya komunikasi yang baik.

“Ini mimpi besar kita sebagai warga Jabar yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan, oleh karena itu perlu kordinasi dan komunikasi yang baik,” pungkasnya.@eko

Baca Juga :  Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Komoditas di Tingkat Global, Pemerintah Pertebal Perlindungan Sosial

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komisi VIII DPR RI Prihatinkan Validitas DTKS

Rab Nov 24 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti memprihatinkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sejatinya menjadi rujukan bagi semua program bantuan sosial (bansos) tetapi validitasnya dipertanyakan. “Terus terang kami prihatin sebab DTKS yang menjadi rujukan data bagi semua program sosial itu tidak terjaga validitasnya,” […]