Ilustrasi Kepolisian Republik Indonesia./shutterstock/via suara.com/ist. VISI.NEWS | JAKARTA – Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar menilai Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri kurang transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut dibuktikan dengan tertutupnya proses penegakan hukum yang melibatkan anggota Polri
“Dari lembaga ini kurang transparans dan akuntabel, merespons misalnya laporan masyarakat.” kata Erwin dalam diskusi ‘Menguji Presisi untuk Internal Polri’ secara virtual, Selasa (26/10/2021), dilansir Suara.com.
Erwin melihat memang Propam Polri telah menjalankan tugasnya yakni melakukan penegakan hukum internal. Namun masyarakat tidak bisa melihat bagaimana proses hukum itu berjalan.
“Jadi seakan-akan proses ini di luar kerangka sistem hukum kita. Nah ini tentu menjadi salah satu problem di internal Polri sendiri,” ujarnya.
Menurutnya hal tersebut justru membuat dugaan akan adanya politisasi penegakan etik pada internal Polri. Sebab lantaran tidak adanya proses transparansi dan akuntabel itu maka tidak tampak adanya kesamaan standar dalam penindakan hukum.
Ia mencontohkan pada proses hukum yang melibatkan jenderal bintang dua Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Meski tengah menjalani proses hukum, Napoleon masih memegang jabatannya.
Itu dikatakannya tidak akan terjadi apabila yang terlibat masalah memiliki jabatan lebih rendah.
“Sedangkan kalau kita lihat tindakan-tindakan yang sama dilakukan anggota Polri yang mempunyai pangkat yang rendah dia akan dihukum tidak hanya etik tapi tindakan hukum lainnya,” tuturnya. @fen
