Pengurus PHRI Kab Bandung saat berkunjung ke kantor BPC PHRI Kab Pangandaran yang beralamat di Blok Pamugaran pantai barat Pangandaran, Rabu (9/9)./kabar priangan/agus kusnadi.
– Pemerintah Kab Pangandaran telah memberikan anggaran ke PHRI sekitar 200 juta per tahun, sementara PHRI Kab. Bandung hanya diberi 50 juta, itu pun diberikannya per 2 tahun.
VISI.NEWS – Jajaran pengurus Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke kantor PHRI Kabupaten Pangandaran.
Salah seorang pengurus PHRI Kab Bandung Hera Muliantara mengatakan, sebenarnya touring ini merupakan program rutin PHRI Kab Bandung yang kebetulan sekarang tujuannya ke Pangandaran.
“Nah sambil touring kita berbagi ilmu dengan PHRI Kab Pangandaran,” ungkap Hera, Rabu (9/9) seperti dilansir ZONA PRIANGAN.
Dengan berbagi ilmu ini, kata Hera, bagaimana agar PHRI bisa maju dan lebih berkembang lagi. Begitu juga dalam hal memerangi pandemi Covid-19, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap jajarannya agar tetap melakukan protokol kesehatan
“Termasuk ikut membangkitkan kembali tingkat kunjungan wisata saat pandemi Covid-19 sehingga roda perekonomian bisa kembali berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Hera juga mengatakan, pariwisata di Kab Pangandaran sangat terkenal dengan wisata pantainya, sudah hampir menyamai wisata Bali. Sedangkan potensi wisata di Kabupaten Bandung cenderung ke wisata pegunungan.
“Di antaranya seperti wisata di Ciwidey dan Pangalengan,” ujar Hera.
Hanya saja, kata Hera, PHRI di Kab Pangandaran sudah memiliki kantor dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, jauh dengan PHRI Kab Bandung.
Bahkan kata Hera, dari segi anggaran pun Pemerintah Kab Pangandaran telah memberikan anggaran ke PHRI sekitar 200 juta per tahun sementara PHRI Kab Bandung hanya diberi 50 juta, itu pun diberikannya per 2 tahun.
“Kalo kami belum memiliki kantor sendiri. Masih berpindah-pindah. Padahal kami sebagai penyumbang retribusi pajak terbesar. Mereka menilai bahwa orang PHRI orang berduit jadi gak perlu di bantu,” ucapnya.
Hera mengatakan, jumlah anggota aktif di PHRI Kab Pangandaran sekitar 60 hingga 100 orang, anggota yang belum aktif sekitar 200 orang, yang belum dan harus menjadi anggota itu ada sekitar 800 orang.
“Jadi, lebih banyak yang belum menjadi anggota PHRI karena wilayah Kab Bandung itu luas, pemilik restoran, hotelnya dan objek wisatanya juga banyak,” ungkap Hera.
Mungkin tanggung jawabnya, kata Hera, bagaimana dari sekitar 800 pemilik hotel dan restoran itu bisa menjadi anggota PHRI dan mengetahui peran PHRI bagi mereka.
“Kami berikan apresiasi kepada PHRI Kab Pangandaran yang memiliki moto one step better (selangkah lebih maju),” pungkasnya.
Sementara Ketua BPC PHRI Kab Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, PHRI Kab Bandung itu jauh lebih dulu terbentuk ketimbang PHRI Kab Pangandaran. Karena Pangandaran kan baru memekarkan diri dari Kab Ciamis.
“Yang kita pelajari dari PHRI Kab Bandung adalah semangat kemandiriannya sehingga tetap berjalan dengan baik,” ujar Agus.
Maka kiat-kiat yang akan dilakukan oleh PHRI Kab Pangandaran kata Agus, yaitu tidak bergantung oleh anggaran dari pemerintah, namun bisa berkembang dan bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Bahkan terkait Covid-19, lanjut Agus, PHRI Kab Pangandaran telah membentuk tim monitoring yang akan memantau dan mendatangi pemilik hotel dan restoran agar mematuhi protokol kesehatan dengan baik.
“Kita hanya merekomendasikan, termasuk merekomendasikan ke Dinas Patiwisata, Gugus Tugas Covid-19 dan Satpol PP. Yang bergerak nanti tim sebagai eksekutornya,” ujarnya. @fen
