Nonoman Jawa Barat pemerhati lingkungan dan pendidikan, Asep B. Kurnia (AA Maung). /visi.news/ki agus VISI.NEWS – Pilkades di Kabupaten Bandung bisa mengalami kemunduran pelaksanaannya kembali jika situasi PPKM di wilayah masih ada di level 3 atau tingkat kewaspadaan yang sewaktu-waktu bisa turun atau naik.
Alasan terjadinya pengunduran waktu, menurut Nonoman Jawa Barat Pemerhati Lingkungan dan Pendidikan, Asep B. Kurnia yang akrab disapa Aa Maung, dari kegiatan itu bisa menimbulkan kerumunan orang yang dapat memicu munculnya kluster baru.
Aa Maung menambahkan, secara finansial para cakades bisa disebutkan merugi sebab sudah keluar anggaran untuk biaya sosialisasi, koordinasi, juga pembentukkan tim sukses.
Namun jika kembali kepada tujuan awal dari pencalonannya itu, dia mengemukakan, apa yang dipilihnya menjadi kepala desa atau memberikan pengabdian kepada masyarakat, ini masih belum jelas konotasinya.
“Jujur saja dengan terjadinya pengunduran waktu pelaksanaan kegiatan jelas akan merugikan finansial calon secara pribadi,” katanya melalui telepon, Rabu (4/8/2021).
Dia mengimbau kepada semua cakades untuk memanfaatkan waktu melalui kegiatan kebaikan. Bisa dengan memberikan edukasi seputaran bahaya dan mencegahnya dari ancaman pandemi Covid-19. Atau melakukan hal yang luar biasa dengan memberikan bantuan sembako kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri.
“Jadi sambil menunggu waktu mereka bisa menuai kebaikan dan meningkatkan simpati masyarakat atas kepeduliannya itu,” ujar dia.
Dia menjelaskan anggaran pelaksanaan pilkades tahun 2021 dengan total mencapai Rp 9,5 miliar. Termasuk alokasi per hak pilihnya meningkat 100 prosen di musim pandemi ini, juga kebutuhannya naik 100 prosen. Biasanya Rp 10 ribu per hak pilih, sekarang dianggarkan Rp 20 ribu per hak pilih, dengan total sekitar Rp 9,5 miliar untuk 480 ribu hak pilih.
Karena anggaran masih aman, dia mengharapkan agar legowo dan menerima masalah ini dengan lapang dada. Kalau memang harus menang dan sudah waktunya, tidak perlu merasa takut. @qia
