VISI.NEWS |BANDUNG – Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah oknum pejabat publik di berbagai daerah di Indonesia membuat warga masyarakat prihatin dan kepercayaan terhadap pejabat publik dinilai buruk.
Deriawan, salah seorang mahasiswa di salah satu universitas wilayah Kota Bandung mengaku prihatin atas maraknya OTT yang dilakukan KPK akhir – akhir ini. Pasalnya, banyaknya informasi baik di media elektronik maupun cetak yang menyuguhkan pemberitaan dugaan tindak pidana korupsi dinilai sangat menyakitkan warga masyarakat.
“Saya sebagai warga masyarakat sangat prihatin dan bosan ketika melihat pemberitaan terkait dengan penangkapan oleh KPK terhadap oknum para pejabat publik di tanah air, setiap harinya,” katanya.
Mahasiswa semester empat ini mengungkapkan, dengan banyaknya kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, apakah kemudian Indonesia ini masih bisa dikatagorikan sebagai negara darurat korupsi, pasalnya dinegara hukum ini terkesan tidak ada rasa takut – takutnya.
“Sebetulnya hukum dan sistem yang berlaku di negara kita sudah sangat ketat dan tegas untuk mengatur dan mencegah terjadinya kejahatan korupsi, namun faktanya masih banyak oknum para pejabat publik dan pihak lainnya terjerat hukum,” ungkap Deri.
Menyambung pernyataan seorang mahasiswa tersebut, Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Reynaldy Putra Andita Budi Raemia angkat bicara, menurutnya, oknum pejabat publik yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi itu, merupakan tindakan pribadi yang kemudian harus dipertanggungjawabkan secara pribadi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
“Kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu jelas harus diperangi, selain merugikan warga masyarakat, kejahatan tersebut juga merugikan keuangan negara dan membuat martabat serta kehormatan pejabat publik menjadi tercoreng,” ujarnya.
Kepada VISI.NEWS, Kamis (21/10/21), Politisi Golkar tersebut tidak menampik bahwa kejahatan korupsi itu kerap melibatkan oknum politisi di setiap Partai Politik (Parpol) yang tengah menjabat sebagai pejabat negara, kepala daerah atau anggota parlemen disetiap tingkatan, namun jangan kemudian dikaitkan dengan parpol ketika peristiwa korupsi tersebut terjadi.
“Intinya adalah, siapa pun mereka yang diduga terlibat KKN, baik itu pejabat publik tingkat nasional, provinsi atau daerah, sama sekali tidak ada hubungan nya dengan parpol melainkan murni tindakan pribadi yang harus di pertanggung jawabkan secara pribadi,” tegasnya.
Disinggung terkait dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik akibat maraknya oknum pejabat publik terseret kasus KKN, menurut Reynaldi, hal itu merupakan suatu kewajaran, namun tetap harus menjadi perhatian sehingga tingkat kepercayaan tersebut bisa diperbaiki dan kembali menjadi baik.
“Tugas kita sebagai pejabat legislatif adalah, bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kita dengan baik tentunya dengan mengedepakan aspirasi masyarakat hingga menjadi suatu program pemerintah yang berpihak terhadap masyarakat,” pungkasnya.@eko
