RUU TPKS Perlu Segera Disahkan untuk Menjadi UU

Editor Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, Dadan Hidayatulloh. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) batal disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Tahun 2021, batalnya pengesahan RUU-TPKS ini bersamaan dengan maraknya kasus TPKS di sejumlah daerah termasuk Jawa Barat (Jabar).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, Dadan Hidayatulloh mengatakan, RUU-TPKS perlu segera disahkan untuk kemudian menjadi Undang-Undang (UU), pasalnya pengesahan RUU tersebut, diyakini bisa menghentikan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini.

“Kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya di Jabar, cukup memprihatinkan, sehingga bisa dikatakan sebagai darurat seksual, sehingga RUU-TPKS ini patut segera disahkan menjadi UU,” katanya.

Contoh kasus, lanjut Anggota Komisi V DPRD Jabar ini mengungkapkan, kasus rudapaksa yang dilakukan oleh oknum guru yang juga pimpinan Yayasan Pendidikan Manarul Huda Antapani Bandung, Herry Wirawan merupakan salah satu kasus TPKS yang harus disikapi secara tegas.

“Kasus Herry Wirawan menjadi perhatian masyarakat, bahkan Pak Presiden Jokowi sekalipun turut memantau llperkembangan kasus ini, UU TPKS ini dianggap penting guna menjerat pelaku pemerkosaan terhadap belasan santriwatinya tersebut,” ungkap Dadan.

Kepada VISI.NEWS Jumat (17/12/21) menjelaskan, negara harus hadir guna melindungi para korban TPKS, salah satunya dengan mendorong DPR agar segera mengesahkan RUU-TPKS ini sehingga kasus kekerasan seksual tidak terus berulang dan menimpa kaum perempuan dan anak-anak.

“Ini masalah serius, tak boleh menutup mata atas temuan kasus kekerasan seksual yang semakin hari kian marak, akibat kasus kekerasan seksual ini, korban kerap mengalami trauma, hilang kepercayaan diri, bahkan depresi,” jelasnya.

Sekedar informasi, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per Januari hingga Desember 2021, sebanyak 7.693 kasus kekerasan terhadap perempuan, 73,7 persen diantaranya kasus KDRT, selain itu 10.832 kasus kekerasan terhadap anak dan 59,7 persen diantarnya kasus kekerasan seksual.

Baca Juga :  Klasemen Medali Olimpiade Minggu 1 Agustus: Indonesia ke-57

“Begitu banyaknya kasus yang menimpa pada kaum perempuan dan anak, begitu memprihatinkan kondisi masyarakat dengan maraknya kasus kekerasan seksual, pelaku TPKS harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Dadan.@eko

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tertibkan Aset Desa, Pemkab Bandung Sosialisasikan Aplikasi Sipades

Jum Des 17 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SOREANG -Bupati Bandung HM Dadang Supriatna meminta seluruh aparatur desa untuk segera melakukan penertiban aset, melalui pemanfaatan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades). Selain mempercepat pemberian informasi, bupati menilai, penggunaan Sipades akan mengurangi risiko kesalahan dalam penertiban aset. “Saya pernah menjadi kepala desa, saat itu masih ada beberapa […]