Satpol PP DIY Perketat Pengawasan di Sepanjang Pantai Selatan Selama Libur Nataru

Editor Kasatpol PP DIY, Noviar Rahmad./visi.new/istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan memperketat pengawasan wisatawan di kawasan pantai selatan Yogyakarta. Hal ini mengingat, pantai masih menjadi salah satu destinasi wisata yang paling berpotensi menimbulkan kerumunan.

Kasatpol PP DIY, Noviar Rahmad, menyebut bahwa sebanyak 328 personel akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di kawasan pantai. Tidak hanya melakukan patroli, namun juga melakukan penegakan sanksi terhadap wisatawan yang kedapatan melanggar Protokol Kesehatan.

“Nanti akan ada patroli dan penegakan dengan memberikan sanksi sosial, misal memungut sampah di pantai untuk wisatawan yang tidak menerapkan Prokes,” tegas Noviar saat dikonfirmasi awak media, Kamis (24/12/2020).

Ratusan personel itu nantinya tergabung dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa atau disebut SAR Satlinmas Rescue Istimewa. Dengan pembagian sebanyak tujuh wilayah, mulai dari Pantai Sadeng, Baron, Parangtritis, Pantai Baru, Glagah, Sermo, dan Kaliurang.

“Semua akan bergerak untuk penegakan Protokol Kesehatan. Kenapa fokusnya ke pantai? Karena destinasi wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan luar daerah dan domestik di Yogya ya salah satunya pantai. Sebagai contoh, kunjungan sehari di Pantai Parangtritis saja bisa mencapai 27 ribu orang,” ungkapnya.

Noviar juga telah melakukan rapat koordinasi dengan TNI dan Polri untuk menghadapi liburan Nataru ini. Semua pihak yang berwenang akan mengerahkan kekuatan maksimal untuk mengawasi beberapa titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Selain itu, pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 malam, pihaknya juga melakukan patroli dengan mendatangi tempat-tempat ibadah yang melakukan kegiatan perayaan malam Natal guna memantau penerapan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.

“Kedua, tanggal 31 malam, kita akan melakukan pengawasan di destinasi wisata yang biasa dipakai untuk malam peringatan Tahun Baru. Sebab, sesuai dengan edaran yang sudah ada bahwa tidak ada peringatan malam Tahun Baru kecuali di rumah masing-masing. Kalau terlihat ada kerumunan, nanti langsung akan kita bubarkan,” cetusnya.

Baca Juga :  MAUNG BANDUNG: Persib Tak Akan Halangi Pemainnya yang Ingin ke Luar Negeri

Noviar menyebutkan, setidaknya ada 459 personel Satpol PP DIY yang siap melakukan pengawasan dan pengamanan dalam momen Nataru kali ini. Jumlah itu masih akan ditambah dari personel TNI, Polri, dan dinas-dinas serta instansi terkait.

Sementara itu, Kabagops Polresta Yogyakarta, Kompol Bayu Dewasto, mengatakan memang tidak ada izin keramaian yang dikeluarkan selama masa pandemi Covid-19. Namun, terkait dengan kegiatan mengumpulkan masyarakat itu sendiri menjadi kewenangan dari Gugus Tugas Covid-19 baik dari Kecamatan, Kota hingga Provinsi.

“Sementara Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta menyampaikan kalau kegiatan kembang api ditiadakan, termasuk event yang selalu diadakan saat akhir tahun,” ucap Bayu.

Terkait dengan antisipasi terhadap penjual kembang api yang dimungkinkan akan muncul menjelang Tahun Baru, Bayu menyampaikan bahwa hingga saat ini masih dipetakan terlebih dulu. Pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait dengan penindakan atau operasi terhadap hal itu atau tidak.

“Intinya, semua pihak memberikan imbauan, baik dari tingkat Kota hingga ke Kecamatan dan Desa. Sebab memang untuk mencapai titik-titik yang kecil itu perlu upaya bersama. Serta masyarakat juga diharap bisa ikut taat terhadap Protokol Kesehatan saat melakukan kegiatan apapun itu,” tegasnya. @yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kasus Covid-19 Urung Reda, Pemda DIY Perpanjang Lagi Masa Tanggap Darurat

Rab Des 30 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Pemda DIY kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 ke delapan kalinya. Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 388/KEP/2020, perpanjangan ini diberlakukan setelah Status Tanggap Darurat ke tujuh berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang. Kebijakan ini akan diberlakukan selama satu bulan, mulai 1 hingga 31 Januari […]