Tentang RUU HIP, Para Ulama Merasakan Kekejaman PKI, Wajar MUI Bereaksi

Editor Mardani Ali Sera./jpnn.com/ricardo
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai reaksi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang dikhawatirkan membangkitkan kembali gerakan dan paham PKI sangat beralasan.

“Wajar jika MUI sebagai penjaga nilai-nilai agama di masyarakat muslim bereaksi. Mayoritas pengurus MUI merasakan sendiri kekejaman dan bahaya komunisme dan PKI-nya. Justru jika MUI tidak bereaksi posisi penjaga moral dan nilai-nilai umat akan berbahaya,” ujar Mardani, Minggu (14/6), seperti dilansir JPNN.com.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengusulkan agar RUU HIP ditarik dari pembahasan di parlemen. Hal itu sebagai respons atas banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

“Untuk kebaikan bersama RUU HIP sebaiknya ditarik dan tidak dibahas. Jika ingin diajukan kembali lakukan persiapan matang dan konsultasi publik sebelumnya,” ucap politikus asal DKI Jakarta ini.

Dalam argumennya, Mardani mengatakan bahwa Pancasila sudah menjadi rumah besar bagi Indonesia. Sebagai ideologi negara yang final, Pancasila menurutnya bukan cuma diterima bahkan sudah terbukti menjaga eksistensi NKRI.

Itu sebabnya ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), semua pihak menerimanya. Pun ketika statusnya dinaikkan menjadi setara kementerian tidak ada protes. Kecuali, saat salah satu ketuanya justru terkesan mempertentangkan agama dengan Pancasila.

Namun demikian, katanya, tanpa konsultasi dan sosialisasi publik yang memadai tiba-tiba muncul RUU HIP yang menurut banyak kalangan justru tidak sejalan dengan Pancasila.

“Isinya banyak keanehan. Mulai ide Pancasila dikerucutkan jadi trisila hingga ekasila. Ini seolah membongkar kembali fondasi rumah besar Indonesia dengan disain yang belum disepakati semua pihak. Wajar banyak pihak terkejut dan heran dengan respons beragam,” jelas Mardani.

Baca Juga :  Buntut Degradasi ke Liga-2: Jika PSSI Tak Investigasi, Persipura Ancam Lapor ke FIFA

Nah, yang lebih mengejutkan lagi, tambahnya, TAP MPRS Nomor 25 cuma dimasukkan dalam pertimbangan, bukan menjadi konsideran. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran termasuk di kalangan ulama.

“Maka muncul isu bahwa faham komunisme tidak dilarang. Bahkan cenderung dihidupkan,” tandas Mardani. @fen 

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Fraksi PDIP DPRD Jabar Minta Kepgub Jabar Soal Pencegahan Covid-19 di Pesantren Dicabut

Ming Jun 14 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Memo Hermawan memberikan reaksi keras perihal Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan  Pondok Pesantren. Dengan beberapa pertimbangan Kepgub yang menyebutkan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan  Pondok Pesantren itu, ditentang oleh […]